Sekolah Ramah Anak | Batasi Gawai di Satuan Pendidikan
860
post-template-default,single,single-post,postid-860,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Batasi Gawai di Satuan Pendidikan

Batasi Gawai di Satuan Pendidikan

Jakarta (sekber-sra.com) -Negara Indonesia telah menetapkan tekadnya untuk melindungi 34% penduduk usia anak (di bawah usia 18 tahun) agar mereka menjadi generasi emas dan menjadi penentu kemajuan  Indonesia di masa yang akan datang. Banyak hal yang menjadi tantangan, karena saat ini globalisasi dan keterbukaan informasi menjadi ciri utama dunia, dimana anak-anak dapat dengan mudah terpapar dan mendapatkan informasi tanpa batasan. Anak mempunyai 31 hak yang harus dilindungi, dihargai dan dipenuhi oleh Negara, dan salah satu hak yang harus diatur oleh Negara adalah hak anak atas informasi. Negara harus mengupayakan agar hanya informasi yang layak saja yang diterima oleh anak dan mencegah anak untuk mendapatkan akses atas informasi yang tidak layak bagi usianya. Untuk itu Negara harus berperan aktif untuk melindungi semua anak dari informasi yang tidak layak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa radiasi dari gawai akan mempengaruhi perkembangan otak manusia secara signifikan jika terpapar, dan berpotensi menimbulkan penyakit seperti kanker, tumor otak, alzheimer, parkinson, sakit kepala, dll. Terdapat pengaruh radiasi untuk tingkatan umur berbeda, yaitu untuk orang dewasa pengaruh radiasi dari gawai sebesar 25%,  pada anak umur 12-15 tahun  50% dan terbesar adalah pada anak di bawah usia 5 tahun, yaitu sebesar 75% (Jonathan, 2015 : 115). Banyak kasus yang terjadi karena kecanduan pornografi, kasus yang terakhir adalah kasus di Jambi dimana seorang kakak yang telah kecanduan pornografi memperkosa adiknya sampai hamil; dan kasus lainnya seperti kasus Y di Bengkulu yang diperkosa beramai-ramai setelah para pelaku menonton video porno;Hasil penelitian oleh psikolog anak (Tempo, 20 Agustus 2018) menunjukkan bahwa dari 1.411 pelajar maka 98,3% pelajar telah terpapar pornografi; 1% mengidap adiksi berat; dan 3,7% mengidap adiksi ringan.

Hal ini selaras dengan hasil kajian Tim Sekolah Ramah Anak Kementerian PPPA yang dilakukan secara acak di sekolah-sekolah di beberapa daerah, bahwa hampir 100% anak mengatakan bahwa mereka pernah melihat konten pornografi dari gawai mereka sendiri maupun dari teman, yang diperoleh dari tukar menukar konten pada waktu istirahat atau pulang sekolah;Berkaca dari temuan yang memprihatinkan tersebut maka sudah saatnya kita harus bertindak untuk mengurangi jumlah jam anak dalam memakai gawainya.Untuk itu, semua pihak, para orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Kementerian/Lembaga harus melakukan hal yang sama jika kita masih sayang kepada anak-anak kita. Orang tua dan sekolah harus membatasi dan mengawasi penggunaan gawai anak- Gawai di sekolah hanya digunakan jika diperlukan, misalnya hanya untuk browsing pelajaran dan selebihnya pada waktu jam sekolah gawai dapat dikumpulkan, atau bahkan sekolah yang sudah dapat memenuhi kebutuhan komputernya agar dapat menerapkan kebijakan untuk tidak membolehkan anak membawa gawainya ke sekolah atau hanya boleh membawa gawai non android saja untuk berkomunikasi.

Sepertiga hidup anak ada di sekolah dan pada waktu anak berada di rumah, maka para orang tua juga harus bertindak untuk melindungi mereka dari informasi yang tidak layak dan pengaruh negatif gawai sejak sekarang. Kita miris melihat banyak orang tua menenangkan anaknya yang balita dengan memberi gawai kepada anak-anak mereka. Pemerintah bersungguh-sungguh ingin mengatasi hal ini dengan Pernyataan 4 Menteri (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Kominfo)  tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri PPPA (Yohan Yembise), Menteri Kominfo (Rudiantara), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan (Chatarina Muliana) dan Menteri Agama diwakili oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat (Abd. Rahman), yang dilaksanakan pada 31 Agustus 2018 di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua KPAI (Susanto), Dinas PP Provinsi dan pejabat lainnya, serta melibatkan anak-anak dari SRA di Jabodetabek dan Forum Anak Nasional. Dengan adanya pernyataan dari 4 Menteri, diharapkan akan mendapat sambutan positif dari masyarakat agar semua anak Indonesia terlindungi dan dapat menjadi generasi emas, untuk mengawal Indonesia di masa yang akan datang.

 

No Comments

Post A Comment